wartaperang - Presiden Armenia Serzh Sarkisian, pada hari Rabu mengundang partai keras yang anti-Turki untuk bergabung dengan pemerintah, dalam kesepakatan kontroversial terkait pembagian kekuasaan yang menyoroti jalan buntu dalam upaya untuk menormalkan hubungan dengan musuh bebuyutan Armenia yaitu Ankara.

Armenia Revolusioner Federasi, atau Dashnaktsutyun, mengambil tiga jabatan menteri dan menunjuk dua gubernur regional, sesuai dengan memorandum yang telah ditandatangani dengan Partai Republik Sarkisian (HHK) yang berkuasa.

"Perjanjian ini menandai awal dari kerjasama politik jangka panjang berdasarkan nilai-nilai bersama dan tujuan bersama dalam rencana dan aksi," demikian menurut wakil ketua HHK, Armen Ashotyan, berkata kepada wartawan.

Dalam surat keputusan yang ditandatangani oleh Sarkisian, Dashnaktsutyun Avik Minasyan ditunjuk sebagai menteri ekonomi. David Lokyan dan Levon Mkrtchyan diangkat menteri pendidikan dan pemerintahan lokal masing-masing.

Perselisihan antara Armenia dan Turki sebagian besar diakibatkan oleh perselisihan historis selama era Perang Dunia I dimana telah terjadi pembantaian etnis Armenia di masa Kekaisaran Ottoman.

Dashnaktsutyun, sebuah partai sosialis yang saat ini memegang lima kursi di parlemen Armenia dengan 131-anggota, juga melakukan advokasi klaim teritorial ke Turki.

Dashnaktsutyun sangat populer di kalangan warga Armenia yang berada di luar negeri, dia telah menjadi oposisi di tahun 2009 setelah Armenia dan Turki menandatangani kesepakatan untuk menormalkan hubungan.

Perjanjian diantara kedua negara telah disepakati yang disebut juga dengan protokol Zurich, akan menyebabkan pembukaan perbatasan antara kedua tetangga, namun telah sekian lama beku tanpa ratifikasi di parlemen kedua negara.

Pada bulan Februari 2015, Sarkisian menarik kembali protokol yang telah di inisiasi oleh oleh Amerika Serikat, Perancis dan Rusia - dari parlemen, mengutip "tidak adanya kemauan politik" di sisi Turki.

Pembantaian sekitar 1,5 juta orang Armenia oleh pasukan Ottoman antara tahun 1915 dan 1917 secara resmi diakui sebagai genosida oleh lebih dari dua lusin negara, termasuk Perancis dan Rusia.

Turki menolak seruan untuk mengakui pembunuhan tersebut sebagai genosida, mengatakan hingga 500.000 orang Armenia telah tewas dalam pertempuran dan kelaparan setelah Armenia memihak pasukan Rusia yang menginvasi Turki. Turki mengklaim jumlah ini sebanding dengan warga Turki yang juga tewas.

sumber: alarabiya
oleh: n3m0

Advertising - Baca Juga : Gelar Sarjana, Pentingkah Di Dunia Kerja?

0 komentar:

Posting Komentar

 
Top