wartaperang - Perdana Menteri lama Irak Nouri al-Maliki menolak Senin (11/8/2014) atas penunjukan Haider al-Abadi sebagai penggantinya, menyebutnya "tidak konstitusional," dalam sebuah langkah yang akan memperburuk ketegangan politik lebih lanjut disaat negara menghadapi perlawanan Sunni yang berkembang.

Berbicara dalam pidato televisi yang disiarkan menantang kemudian pada hari Senin, Maliki - dilihat diapit oleh pendukungnya - mengatakan bahwa "kami akan memperbaiki kesalahan", setelah pencalonan Abadi yang inkonstitusional.

Maliki menuduh keterlibatan Washington, mengatakan AS "berdiri (di) sisi yang melanggar konstitusi".

Dia mengatakan kepada pasukan dan keamanan tentara bila mereka terlibat dalam perang suci melawan militan Sunni Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS), yang telah menyapu beberapa wilayah di utara.

Sebelumnya pada hari itu, Khalaf Abdul-Samad, anggota dari Partai Dawa Maliki, membaca sebuah pernyataan di televisi negara mengatakan perdana menteri baru terpilih al-Abadi "hanya mewakili dirinya sendiri", sedangkan Maliki berwajah muram berdiri di sampingnya.

Maliki telah menolak untuk turun setelah menyebarkan milisi dan pasukan khusus di jalan-jalan, Reuters melaporkan pada hari Senin, menciptakan pertikaian politik yang berbahaya di Baghdad.

Ali Khedery, mantan pejabat Amerika yang menyarankan lima duta besar AS untuk Irak, mengatakan di Twitter bahwa Maliki telah menutup Zona Hijau di Irak, daerah yang menjadi tempat kedutaan dan lembaga pemerintah, termasuk kantor perdana menteri.

Partai Dawa Maliki menyatakan penggantinya ilegal, dan menantu Maliki mengatakan ia akan membatalkan hal itu di pengadilan. Washington menyampaikan peringatan keras kepada Maliki untuk tidak memperkeruh air dengan menggunakan kekuatan yang melekat pada kekuasaannya.

Seorang Muslim Islam Syiah, Maliki disalahkan oleh mantan sekutunya di Washington dan Teheran karena menyebabkan minoritas Sunni yang terasing melakukan pemberontakan yang mengancam untuk menghancurkan negara ini. Pemimpin komunitas Sunni dan Kurdi Irak menuntut dia meninggalkan kantor, dan banyak rekannya dari Syiah telah berbalik melawan dia.

Pengusiran Maliki dari kekuasaan pada hari Senin berasal dari hilangnya kepercayaan dari semua kelompok politik, kata Ghassan al-Attiyah, direktur Baghdad dan Yayasan Irak yang berbasis di London untuk Pembangunan dan Demokrasi.

"Mereka yang memberontak terhadap dirinya dari partainya sendiri, yaitu partai Dawa", kata Attiyah.

Abadi, perdana menteri terpilih baru, juga anggota dari Partai Dawa Maliki.

Penolakan Maliki untuk mundur hanya menimbulkan kerusakan lebih lanjut dari kredibilitasnya, ia menambahkan.

"Untuk pertama kalinya, kami memiliki Amerika Serikat, Barat, dan bahkan Iran dalam perjanjian tentang perlunya perubahan", katanya.

Michael Flanagan, mantan anggota Kongres AS yang sebelumnya bertugas di Departemen Luar Negeri AS yang memberikan saran kepada pemerintah Irak pasca-Saddam Hussein mengatakan bila Maliki tergantung kepada kekuasaan dengan harapan untuk mendapatkan pengampunan untuknya dan sekutu-sekutunya.

"Power adalah hal yang menggiurkan, selain kekayaan yang berasal dari itu, Dia [Maliki] harus datang untuk berdamai dengan kenyataan bahwa ini mungkin sudah waktunya", Flanagan mengatakan kepada Al Arabiya News.

sumber: alarabiya
oleh: n3m0

0 komentar:

Posting Komentar

 
Top