Sengketa ini adalah halangan pertama bagi pemerintah persatuan yang baru dilantik pada hari Senin di bawah kesepakatan rekonsiliasi antara Hamas dan kepemimpinan berbasis Tepi Barat Palestina untuk mengakhiri tujuh tahun persaingan dalam dua wilayah.
"Apa yang terjadi di bank-bank adalah hasil dari kemarahan oleh karyawan yang didiskriminasi dan kehilangan upah mereka", kata juru bicara Hamas Sami Abu Zuhri.
"Pemerintah baru harus bertanggung jawab untuk semua orang, dan tidak mengambil langkah-langkah yang akan membawa kembali ke perpecahan seperti sebelumnya", tambahnya.
Bentrokan pecah di bank-bank di Kota Gaza pada Rabu malam dimana pekerja pemerintah Hamas marah mencoba untuk menghentikan karyawan Otoritas Palestina untuk menarik gaji mereka.
Pasukan keamanan Hamas campur tangan, menutup ATM dalam upaya untuk menjaga ketertiban umum, kata para pejabat.
Protes Payroll
Palestina Authority (PA) telah membayar karyawannya yang berbasis di Gaza seperti biasa pada hari Rabu.
Tapi karyawan dari pemerintahan Hamas - yang mengharapkan PA untuk mulai membayar mereka segera setelah kesepakatan rekonsiliasi - tidak menerima upah mereka. Hal ini memicu protes ketika rekan-rekan PA mereka menarik uang.
50.000 PNS Hamas tidak terdaftar sebagai karyawan PA karena mereka ditunjuk setelah gerakan Islam digulingkan loyalis Presiden Mahmud Abbas dari Gaza pada tahun 2007.
Tapi Hamas belum mampu membayar sebagian besar pekerjanya selama beberapa bulan, setelah tekanan berat dari negara tetangga Mesir mencekik arus kas.
PA mengatakan sedang mempelajari hal itu dan kemungkinan akan memasukan tenaga kerja Hamas ke daftar gaji.
"Anggaran untuk gaji bulan ini dipersiapkan sebelum perjanjian rekonsiliasi", kata juru bicara pemerintah Ihab Bseiso kepada wartawan di kota Ramallah, Tepi Barat.
"Ada banyak prosedur teknis yang akan dilihat menteri keuangan. Komite keuangan dan hukum akan bertemu untuk mempelajari masalah ini".
sumber: alarabiya
0 komentar:
Posting Komentar