wartaperang - Sekitar 20.000 pegawai negeri di Jalur Gaza mogok pada hari Selasa untuk memprotes penolakan pemerintah persatuan Palestina untuk membayar karyawan militer dan keamanan dari gerakan Islam Hamas.

Semua kementerian dan lembaga lainnya yang dijalankan oleh Hamas di Gaza ditutup kecuali untuk sekolah, setelah pemogokan dilakukan oleh pekerja yang sebagian besar staff administrasi, demikian kata seorang koresponden AFP.

Ribuan pekerja militer dan keamanan terperangkap dalam perselisihan antara faksi yang bertikai Palestina Hamas dan Fatah di wilayah yang dilanda perang karena belum dibayar selama beberapa bulan.

Hamas mempekerjakan lebih dari 40.000 orang setelah mereka merebut Gaza pada 2007 menyusul bentrokan mematikan dengan militan Fatah, partai Presiden Palestina Mahmud Abbas.

Tapi setelah kesepakatan rekonsiliasi dengan Abbas yang menyebabkan pembentukan pemerintah persatuan nasional yang berbasis di Tepi Barat pada bulan Juni tahun ini, Hamas melepaskan tanggung jawab untuk membayar gaji.

Hamas telah secara teknis menyerahkan kekuasaan kepada pemerintah persatuan tetapi tetap secara de facto menguasai Gaza.

Abbas yang berbasis di Tepi Barat dan menjadi Otoritas Palestina (PA) awalnya menolak untuk membayar para pekerja, tetapi pada hari Rabu sekitar 24.000 karyawan Hamas sipil menerima gaji mereka dari pemerintah persatuan.

Sekitar 16.000 lebih - semua pekerjaan holding di bidang jasa militer dan keamanan - masih belum dibayar.

Fatah dan Hamas baru-baru ini telah berupaya untuk menyajikan sebuah front bersatu untuk masyarakat internasional, yang telah berjanji memberikan bantuan sebesar $ 5,4 milyar untuk membantu merekonstruksi Gaza setelah perang tujuh minggu yang menghancurkan dengan Israel.

sumber: alarabiya
oleh: n3m0

0 komentar:

Posting Komentar

 
Top